“Sudah sedemikian parahkah kecerdasan Polri sehingga tidak mau berfikir kreatif untuk memperbaiki citranya,” kritik Wakil Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakiem, dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Minggu (29/11/2009).

Lukman menilai, teriakan-teriakan garang yang mengancam seperti ditujukan para ‘pendukung Kapolri’ jelas menunjukan rendahnya budaya mereka. Menurutnya, Demokrasi harus dibangun dengan akal sehat bukan dengan tekanan dan ancaman.

“Kebenaran tidak akan menyerah kepada ancaman apapun,” ungkapnya.

Lukman pun meminta agar polisi segera mengklarifikasi jika aksi ini bukan massa bayaran polisi.

“Jika mereka bukan massa bayaran polisi, polisi harus segera mengklarifikasi, jika tidak citra polisi makin terpuruk,” pungkasnya.

via : id.yahoo.com

VIVAnews –

“Sejak semalam panggung kami sudah diduduki Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan polisi,” kata anggota Indonesia Corruption Watch (ICW) Illian Deta Arta Sari, Minggu 29 November 2009. “Tadinya mau menghadirkan sejumlah artis, tapi batal.”

Penggiat antikorupsi lainnya, Usman Hamid, mengatakan izin pengunaan panggung sudah dilayangkan ke polisi sejak Kamis lalu. Hingga kemarin, kata dia, polisi masih mengizinkan aksi tersebut. “Tapi tadi malam, tiba-tiba dilarang dengan alasan ada panggun lain,” kata Usman.

Panggung lain itu, kata Usman, adalah panggung peresmian Stasiun Pemantau Udara oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. “Panggung ini hanya sampai jam 7 pagi tadi. Mengapa kami tidak diperbolehkan,” kata Usman.

Kompak, kata Koordinator Kontras ini, bukan masyarakat pengganggu. “Kami hanya meneriakkan perlunya Indonesia bebas dari korupsi. Karena korupsilah, masyarakat Indonesia tak sejahtera.”

Akhirnya, massa Cicak hanya berorasi di pinggir jalan Bundaran HI sambil mengenakan baju adat dari sejumlah provinsi di Indonesia, diantaranya Irian dan Manado seraya menyanyikan sejumlah lagu nasional.

VIVAnews -

Hal ini menanggapi penonaktifan dirinya selama pemeriksaan kode etik berlangsung terkait rekaman suara dirinya dengan pengusaha Anggodo Widjojo

Ketut menjelaskan dasar hukum kode etik itu hanya ditandatangani oleh Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai. Padahal, sedari awal, kata dia, keputusan LPSK harus ditandatangi ketujuh anggota LPSK.

“Posisi kami bertujuh ini kan sebenarnya sejajar. Satu kelas,” kata Ketut seperti dikutip dari TVone, Jumat 27 November 2009. “Sebagai pembantu presiden. Masak sesama pembantu saling menonaktifkan.”

Dengan demikian, kata dia, pemberhentian atau penonaktifan anggota LPSK merupakan kewenangan presiden.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutar rekaman hasil sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Anggodo Widjojo–adik tersangka koruptor Anggoro Widjojo.

Ketut mengakui adanya komunikasi itu. Namun, ia mengaku hubungan telepon itu untuk menindaklanjuti permohonan Anggodo agar LPSK melindungi kakaknya.

VIVAnews

“Tidak ada yang memberitahu saya,” kata dia seperti dikutip dari TVone, Jumat 27 November 2009.

Dia malah mempertanyakan penoaktifan dirinya oleh Pimpinan LPSK. “Kami bertujuh diangkat oleh presiden. Kami ini semua pembantu presiden. Masa sesama pembantu memberhentikan,” kata dia.

Penonaktifan Ketut berkaitan dengan rekaman hasil sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara Ketut dengan pengusaha Anggodo Widjojo. Rekaman ini kemudian diputar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa 3 November lalu.

Ketut mengakui kebenaran sadapan itu. Namun, kata dia, percakapan itu terkait permohonan Anggodo agar LPSK melindungi kakaknya, Anggoro Widjojo.

JAKARTA, KOMPAS.com

“Susno mau lengser menjadi Kabareskrim jika yang menggantikan adalah sahabatnya yang tidak lain adalah Ito, dan Kapolri menyetujui hal itu,” kata Neta di Jakarta, Selasa (24/11) malam.

Ketua Presidium IPW itu mengatakan, karena Ito adalah hasil kompromi, hampir dipastikan tidak banyak membawa pengaruh terhadap kinerja reserse Polri.

“Susno dan Ito adalah teman akrab. Sama-sama lulus Akademi Kepolisian pada 1977 dan pergi bertugas bersama di Bosnia pada 1980-an saat Pak Harto menjadi Presiden,” katanya.

Ito, kata Neta, juga kurang banyak berpengalaman di bidang reserse karena lebih banyak tertugas di fungsi lalu lintas. “Susno dulu juga banyak bertugas di lalu lintas dibandingkan dengan reserse,” ujarnya.

Yang membedakan keduanya hanyalah Ito pernah dua kali menjadi Kapolda, sedangkan Susno hanya sekali sebelum menjadi Kabareskrim. Ito pernah menjadi Kapolda Riau dan Sumsel, sedangkan Susno Kapolda Jabar.

IPW juga menyoroti masalah yang pernah membelit Ito saat menjadi Kapolda Riau dan Sumsel. Ito pernah diperiksa Inspektorat Pengawasan Umum serta Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada 2008 karena diduga membiarkan judi saat menjadi Kapolda Riau.

“Akibatnya, Ito dicopot dari Kapolda Sumsel saat jadi Kapolda Riau. Ini yang aneh. Orang baru dicopot jadi Kapolda kok dinaikkan jadi Kabareskrim,” ujar Neta.

Naiknya Ito juga tidak menjadi cermin sistem kaderisasi di tubuh Polri karena Ito dan Susno sama-sama satu angkatan.

“Harusnya yang jadi Kabareskrim adalah jenderal yang lebih muda. Apa tidak ada jenderal lain. Masih banyak perwira tinggi yang muda dan berpengalaman di reserse,” katanya.

Mabes Polri di Jakarta pada Selasa malam mengumumkan penggantian Susno menyusul desakan dari berbagai kalangan karena dianggap ikut bertanggung jawab atas kasus pemidanaan Bibit-Chandra yang diduga direkayasa.

Dua pimpinan (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dijadikan tersangka kasus penyalahgunaan wewenang saat Bareskrim dipimpin Susno.

Kasus rekayasa terkuak ketika Mahkamah Konstitusi memutar rekaman berisi rekayasa untuk memidanakan Bibit-Chandra.

Mereka bahkan sempat ditahan selama empat hari, tetapi dilepaskan karena mendapatkan kecaman dari masyarakat, tokoh politik, dan tokoh nasional.

VIVAnews

Mengapa Susno diganti? Menurut Juru Bicara Polri, Inspektur Jenderal Nanan Soekarna, pergantian Susno dan 24 perwira tinggi dalam rangka tour of duty dan tour of area.

“Juga bagian untuk mengakomodir area reposisi,” kata Nanan di Markas Besar Kepolisian, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa 24 November 2009.

Apakah ini bagian dari sanksi oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri? Nanan mengaku tidak tahu. “Saya nggak tahu, yang pasti tadi malam ada Wanjakti [Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi],” tambah dia.

Sampai malam ini Susno Duadji belum bisa dimintai konfirmasi. Telepon genggamnya tak aktif ketika VIVAnews mencoba menghubunginya.

Sebelumnya, dalam pidatonya Senin (23/10) malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan penertiban, pembenahan dan perbaikan di institusinya masing-masing berkaitan dengan kasus ini.

“Saya sungguh berharap KPK juga melakukan hal yang sama di institusinya,” ujar SBY.

Salah satu rekomendasi Tim 8 yang diketuai Adnan Buyung Nasution adalah pembebastugasan Susno Duadji dan reposisi sejumlah pejabat di kepolisian dan kejaksaan. Susno sendiri, saat Tim 8 bekerja, memang nonaktif, namun segera aktif kembali setelah mandat Tim 8 untuk bekerja selama dua minggu selesai.

Susno Duadji adalah salah satu pejabat yang disebut dalam rekaman telepon Anggodo Widjojo yang diputar ulang dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Rekaman itu menerbitkan dugaan Anggodo merancang rekayasa kasus atas dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah.

Bibit-Chandra sendiri dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang oleh kepolisian, lalu sempat ditahan. Begitu ditahan, muncul gerakan publik mendesak pembebasan Bibit-Chandra sehingga Presiden lalu memutuskan membentuk Tim 8 untuk memverifikasi fakta dan proses hukum kasus itu.

VIVAnews

Teten sangat berharap presiden bertindak tegas menjatuhkan sanksi dengan mereposisi jabatan Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

“Reposisi itu sangat penting, Kapolri dan Jaksa Agung sebagai pimpinan lembaga harus diganti begitu juga anak buahnya, seperti Susno Duaji,” katanya, saat dihubungi VIVAnews, Minggu, 22 November 2009.

Tanpa reposisi pejabat di institusi penegak hukum, menurut Teten, sejumlah poin rekomendasi lainnya seperti pemberantasan makelar kasus tak dapat berjalan. Demikian pula, jika kasus Bibit dan Chandra yang tak memiliki bukti cukup tetap dilanjutkan.

“Dari semua poin rekomendasi yang diajukan Tim Delapan, ada dua poin penting yang harus dilaksanakan presiden, karena sangat krusial yakni penghentian kasus Bibit-Chandra dan menjatuhkan sanksi terhadap pejabat kepolisian dan kejaksaan,” ujarnya

Menurutnya, tanpa melaksanakan dua poin penting, presiden dianggap tidak ingin menyelesaikan konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Presiden gagal melakukan reformasi hukum. “Tim Delapan dibentuk atas inisatif presiden, kalau tidak dilaksanakan artinya presiden tidak serius dan hanya mengulur-ulur waktu,” ucapnya.

Teten khawatir jika presiden akan melempar jawaban atas rekomendasi itu kepada Kapolri dan Jaksa Agung. “Saya cukup khawatir jika Presiden menyerahkan rekomendasi Tim 8 ke Kapolri dan Jaksa Agung terutama soal kasus Bibit-Chandra,” ujarnya.

Presiden akan menyampaikan jawabannya atas rekomendasi Tim Delapan malam nanti, Senin, 23 November. Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media massa nasional semalam, presiden mengatakan akan menempuh jalur di luar pengadilan untuk menuntaskan kasus Bibit dan Chandra. Namun, detail penyelesaian itu belum disampaikan.

JAKARTA,KOMPAS.com-

Inisiasi terhadap hak angket di Komisi III yang dilakukan PDIP juga disebutkan hanya menjalankan amanah rakyat. Dia juga menampik tujuannya untuk meng-impeach pemerintahan SBY.

“Kita tidak ada aji mumpung. Bagi PDIP ini adalah menjalankan amanah rakyat atas pertanyaan terhadap apa yang sedang terjadi,” katanya usai diskusi di warung daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/11).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, katanya, juga sudah merestui sikap anggota DPR dari PDIP meneruskan hak angket terhadap kasus yang sedang menjadi sorotan itu. ”Ini bukan soal Century saja, tapi karena persoalan perbankan. Jadi ibu minta agar jalan terus,” katanya.

PDIP tidak akan setengah hati dalam memperjuangkan agar kasus Century diusut. Itu pula alasan mengapa PDIP yang mengusulkan atau inisiasi hak angket Century.

Di parlemen, saat ini menurut Ganjar sudah ada 210 wakil rakyat yang setuju hak angket kasus Century. Meskipun jumlah ini bisa berubah karena ada campur tangan partai, dia optimis kemungkinan bertambah juga ada. Sebab, partai juga akan mempertimbangkan reaksi rakyat yang mulai krisis kepercayaan.

Meskipun belum tahu hasil yang akan diraih dari hak angket, setidaknya upaya untuk mengungkap skandal.

PDIP sendiri juga solid. Anggota DPR dari PDIP yang berjumlah 94 orang, 80 di antaranya sudah menyatakan mendukung hak angket. ”Dewan kan punya fungsi kontrol. Kalau semua menurut dan tidak ada yang mengawasi pemerintah apa jadinya. Jadi PDIP hanya jalankan fungsi itu,” tambahnya.

Di sisi lain, para pemerhati pemerintahan menilai program pemerintahan 100 hari presiden SBY yang meniru-niru pemerintahan ala AS terancam gagal. Sebab pemerintah saat ini dinilai krisis kepercayaan.